Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat menyadari sepenuhnya bahwa provinsi lestari ini perlu menjaga keberadaan tutupan hijaunya agar tetap bisa menjadi daerah dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, namun di saat bersamaan dapat meningkatkan ekonominya. Mereka memulainya dengan memilih komoditas prioritas yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas para petani, dan mengatur pembagian peran para mitra kerja dalam konsep ekonomi hijau.
Wawasan Baru: Skema Investasi Hijau
Secara garis besar, pemerintah Indonesia telah menargetkan untuk meraih investasi hijau hingga Rp1,3 triliun dalam lima tahun ke depan, sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Hijau, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bahkan, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Papua sebagai yang tertinggi, yaitu dari 5,95% pada 2020 menjadi 7,69% pada 2024.
Selaras dengan hal ini, Pemerintah Papua dan Papua Barat telah menyusun Rencana Pertumbuhan Hijau untuk masing-masing daerahnya.
“Target Papua adalah 70% alamnya dilindungi, sementara 30% areanya dimanfaatkan agar orang Papua tetap hidup berdampingan dengan alam. Komitmen pemerintah mengenai skema pembangunan hijau tercermin di dalam RPJMD 2019-2023 yang diturunkan ke dalam RKPD,” tutur Freddy Molle, Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda Provinsi Papua.
Sangat wajar jika Papua ingin meningkatkan ekonomi hijaunya mengingat pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih berada di rata-rata 4,33% sejak 2013 hingga 2018.Kontribusi dari sektor ini pun masih kecil yaitu rata-rata 0,50 terhadap pembangunan ekonomi Papua.
Meski mengejar pertumbuhan ekonominya, Nixson Saibas IP, Kepala Bidang Ekonomi Provinsi Papua Barat menegaskan, “Papua Barat sebagai provinsi konservasi terus berkomitmen untuk menjaga manusia, hutan dan habitat di dalamnya, serta laut beserta isinya.”
Fokus pada Komoditas Hijau
Untuk merealisasikan Rencana Pertumbuhan Hijau, kedua provinsi sedang menyusun skema investasi hijau. Skema ini mengatur rantai pasok komoditas yang dibagi ke dalam beberapa kategori agar bisa mengatur fokus tindak lanjut sesuai dengan skala prioritas.
Pertama, komoditas jalur cepat yang fokus pada peningkatan skala produksi petani menjadi skala ekonomi yang lebih besar. Komoditas yang masuk dalam kategori ini adalah coklat, kopi arabika, dan pala. Fokus intervensinya adalah pada peningkatan model layanan pengiriman, memastikan akses ke pasar, serta transparansi harga.
Kedua, komoditas baru yang memiliki potensi besar apabila terdapat pemahaman dan kerja sama dari masyarakat setempat untuk mampu mengelola komoditas tersebut secara berkelanjutan. Kopi robusta, vanila, dan rumput laut termasuk dalam kelompok komoditas ini.
Ketiga, komoditas perikanan dan udang, di mana akan dieksplorasi teknik-teknik pemeliharaan ikan yang tidak merusak ekosistem laut, serta penangkapan ikan dan udang yang tidak menimbulkan polusi.
Keempat, maritim dan ekowisata berbasis lahan dan budaya. Beberapa hal yang dilakukan antara lain adalah pemetaan terhadap wilayah ekowisata berbasis lahan dan maritim, pengelolaan kawasan ekowisata dengan jumlah turis yang bertanggungjawab dalam mendukung kelestarian kawasan tersebut, mengundang sektor swasta untuk berinvestasi pada ekosistem pendukung wisata seperti perhotelan, usaha makanan, dan transportasi, serta memastikan masyarakat setempat bisa merasakan manfaat ekowisata ini.
Kolaborasi untuk Produksi, Proteksi dan Inklusi (PPI)
Selanjutnya, untuk bisa melaksanakan skema investasi hijau tersebut, Pemerintah Papua dan Papua Barat membutuhkan kerja sama dengan para mitra. Dr. Ir. Yacob Fonataba M.Si, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Provinsi Papua Barat, menjelaskan, “Komoditas perkebunan unggulan Papua Barat adalah kakao, kelapa, pala, kopi dan sagu. Kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar produk perkebunan bisa dikaitkan dengan nilai tambah tujuan wisata, atau perikanan yang bisa dikaitkan untuk ketersediaan pangan. Melalui kolaborasi ini, maka sektor ekonomi masyarakat dapat dibangun bersama mitra, tanpa merusak lingkungan.” Sementara itu, Provinsi Papua telah membagi pengelolaan komoditas ke dalam lima wilayah adat yaitu Mamta, Sareri, Anim Ha, La Pago, dan Mee Pago dengan komoditas unggulan yang tergantung pada kondisi alam masing-masing daerah; baik daerah pesisir, daratan, maupun pegunungan.
Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH), sebagai salah satu mitra Pemerintah Papua dan Papua Barat menawarkan konsep Produksi, Proteksi, dan Inklusi (PPI) untuk membantu mengelola empat kelompok komoditas di atas secara berkelanjutan.
“PPI berarti meningkatkan produksi sumber daya alam sambil melindungi kawasan hutan di sekitar lokasi usaha, dan menjadikan masyarakat sebagai aktor yang masuk dalam rantai nilai komoditas berkelanjutan. Model bisnis ini akan berjalan baik apabila melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah, swasta sebagai penyandang dana, lembaga swadaya masyarakat, serta petani. Mereka berada dalam satu lembaga yang bersifat setara dan diikat dalam sebuah perjanjian, yaitu PPI Compact,” urai Zakki Hakim, Direktur Program YIDH.
Zakki menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan dari kedua provinsi telah kerap bertemu untuk berbagi pandangan dan bersama-sama menetapkan peran para pihak.
“Kami juga bergerak maju untuk menyiasati sejumlah tantangan di provinsi ini. Misalnya, pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses, peningkatan kompetensi petani, terciptanya transparansi sepanjang rantai pasok, penyediaan pembiayaan dan kelancaran anggaran dalam bisnis, perbaikan peraturan dan penegakan hukum terhadap akusisi lahan, serta terjaminnya keamanan dan kenyamanan dalam berbisnis,”jelasnya.
YIDH selanjutnya membantu pemerintah provinsi dalam mencari pemodal dan turut menyertakan 30% modal dari total nilai investasi.
“Investasi dari YIDH adalah untuk memastikan bisnis tetap berjalan. Setelah tiga atau empat tahun, kami harap bisnis bisa berjalan secara mandiri,” lanjut Zakki.
Cerita Sukses Coklat Ransiki
Salah satu kisah sukses soal kemitraan publik dan swasta datang dari daerah Ransiki. Di sana, budidaya coklat dianggap sebagai penyangga ekonomi warga Pegunungan Arfak, yang adalah hutan asri dan habitat bagi satwa endemik seperti burung cenderawasih Vogelkop.
Di sana, para pekebun coklat membentuk koperasi bernama Eiber Suth, yang artinya kesatuan untuk bangkit. Berkat kerja sama antara pekebun, pelaku usaha, pemerintah dan mitra lainnya, maka coklat Ransiki bisa menjadi salah satu produsen dan pemasok coklat andalan di Indonesia.
Coklat yang bercita rasa gurih, creamy, earthy, nutty ini berhasil memikat Pipiltin Cocoa sebagai pelaku usaha yang tertarik membeli coklat Ransiki, serta memperkenalkannya sebagai varian coklat terbarunya dengan nama Ransiki 72%.
“Rasa creamy yang dihasilkan oleh coklat Ransiki memberi kesan seolah ditambah dengan susu. Padahal, tidak ada penambahan susu ke dalam Ransiki 72%. Meski konsentrasi Ransiki tersebut mencapai 72%, namun coklat tersebut sama sekali tidak terasa pahit. Coklat yang baik adalah yang tidak pahit, dan sebaliknya lapisan-lapisan rasanya dapat dinikmati dengan memuaskan,” tutur Tissa Aunilla, pendiri Pipiltin Cocoa.
Ransiki 72% merupakan salah satu contoh PPI Compact yang berhasil menggabungkan kolaborasi kemitraan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Pipiltin Cocoa, serta Koperasi Petani Cokran ‘Eiber Suth’.
“Jadi ketika menikmati coklat yang terhidang di meja, kita tidak hanya menikmati rasanya yang enak, tetapi juga melukis senyum para pekebun Indonesia, dan sekaligus membantu menjaga ekosistem alami mereka,” tutup Zakki.
Buah kakao yang memiliki kualitas premium dan rasa yang unik ini telah menarik permintaan ekspor di banyak negara. Pada awal 2020, Inggris dipilih menjadi negara pertama untuk menerima ekspor enam ton buah kakao Ransiki. Prestasi ini menjadi momentum untuk membuka kesempatan masuk ke pasar ekspor kakao negara lainnya. Persiapan yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan hasil produksi adalah dengan pemanfaatan lahan tidur kakao sebesar 200 hektar di Manokwari Selatan. Lahan ini nantinya akan dikelola dengan baik dengan tetap mengutamakan konsep berkelanjutan.
