Home Lifestyle Dana Perubahan Iklim / Green Climate Fund Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Dana Perubahan Iklim / Green Climate Fund Dorong Pembangunan Berkelanjutan

written by Admin June 20, 2019
Dana Perubahan Iklim / Green Climate Fund Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) telah menggulirkan mekanisme pembiayaan bertajuk Green Climate Fund (GCF) untuk membantu negara berkembang menanggulangi dampak perubahan iklim. Pemerintah daerah yang memiliki visi membangun secara berkelanjutan berpeluang besar untuk mengakses dana perubahan iklim tersebut guna membiayai berbagai program pembangunan.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat telah berkomitmen untuk menjalankan pembangunan secara berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi alam dan hak masyarakat adat. Ini sebuah kerja besar yang membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan dunia internasional. Adanya peluang untuk mendapatkan pendanaan dari inisiatif global untuk mengatasi dampak perubahan iklim seperti GCF ini memberi harapan bagi Papua Barat untuk melaksanakan kerja besar itu,” kata Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam sambutannya ketika membuka Lokakarya Potensi Pendanaan Green Climate Fund di Provinsi Papua Barat di Manokwari, Rabu (19/6).

GCF yang didirikan pada 2010 merupakan pendanaan multilateral perubahan iklim terbesar di dunia, yang hingga kini telah mengumpulkan sebanyak US$10,3 miliar, untuk disalurkan ke sektor publik maupun swasta dalam bentuk pinjaman lunak berjangka panjang, ekuitas, atau hibah. Dana GCF bisa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan berkelanjutan untuk mencapai target pengurangan emisi (mitigasi) seperti energi terbarukan, pemanfaatan hutan dan lahan, transportasi dan pengembangan kawasan urban. Dana GCF juga disalurkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim (adaptasi) terutama di bidang kesehatan, pangan dan air; ekosistem; mata pencaharian masyarakat dan komunitas; serta pengembangan infrastruktur.

Menurut Noor Syaifudin, Kepala Subbidang Pendanaan Perubahan Iklim Lainnya, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, Indonesia perlu memiliki daftar proyek perubahan iklim yang sesuai dengan prioritas nasional dan telah melalui studi pemetaan pendanaan iklim agar dapat mengoptimalkan pendanaan GCF. Bekerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI) dan Conservation Internasional (CI) di Indonesia, lokakarya yang diikuti pemangku kepentingan di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku dan Maluku Utara ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi proyek-proyek potensial di daerah yang memenuhi syarat GCF.

“Mengingat proyek-proyek perubahan iklim ini implementasinya di tingkat daerah, pemerintah daerah juga perlu terlibat aktif dalam memanfaatkan peluang pendanaan GCF dengan menyusun program-program yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan menggandeng entitas terakreditasi untuk mengakses dana tersebut,” kata Noor.

Dalam hal ini, pemerintah daerah di wilayah Papua dan Maluku perlu segera menyusun program yang sesuai dengan prioritas pembangunan berkelanjutan yang berpotensi mendapatkan dukungan pendanaan GCF. Untuk pengembangan program tersebut, pemerintah daerah bisa menggandeng sejumlah mitra termasuk lembaga jasa keuangan terakreditasi yang memiliki pengalaman dalam program perubahan iklim. Selain itu, calon penerima dana perubahan iklim juga perlu berkonsultasi dengan Badan Kebijakan Fiskal di bawah Kementerian Keuangan yang berperan sebagai focal point atau National Designated Authority (NDA) yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan GCF di Indonesia.

Sebagai NDA, BKF bertugas memastikan bahwa proyek yang dikembangkan dari pendanaan GCF selaras dengan prioritas dan target nasional yang berhubungan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Saat ini, GCF telah menyetujui bantuan dana sebesar US$100 juta untuk proyek Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation Project (GREM) dengan total investasi sebesar US$410 juta yang dijalankan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Lembaga Terakreditasi. Selain itu, dana sebesar US$0,8 juta juga akan disalurkan GCF bagi proyek persiapan fasilitas moda transportasi Bus Rapid Transit di Semarang senilai total US$1,25 juta.

Dessi Yuliana, Green Investment Specialist GGGI, menambahkan, GGGI ditunjuk oleh BKF sebagai mitra penyedia (delivery partner) dalam implementasi Readiness and Preparatory Support Program (RPSP) GCF di Indonesia.

“GGGI menyediakan program dukungan persiapan dan kesiapan bagi BKF dan lembaga-lembaga lainnya dalam meningkatkan kapasitas sehingga mampu mengakses pendanaan GCF. Tujuan kami membantu meningkatkan kesiapan BKF dalam menjalankan peran sebagai NDA,” kata Dessi.

You may also like

Leave a Comment